SAMBUTAN
SINGKAT KABIDKEU POLDA NTB
DALAM
RAKERNIS BIDANG KEUANGAN TA 2016
RAKERNIS
KEUANGAN POLDA NTB KALI INI DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA TERTUANG PADA DIPA BIDKEU
TA. 2016, SEKALIGUS UNTUK KONSOLIDASI DAN REPOSISI TUPOKSI KEUANGAN DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS POLRI SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYAN KEPADA
MASYARAKAT GUNA MENCIPTAKAN SITUASI KEAMANAN YANG MANTAP DAN KONDUSIF.
PADA
KESEMPATAN YANG BAIK INI KAMI LAPORKAN KEPADA BAPAK KAPOLDA BEBERAPA SUBSTANSI
POKOK RAKERNIS BIDANG KEUANGAN TA. 2016 SEBAGAI BERIKUT:
1. RAKERNIS
KEUANGAN POLDA NTB TA. 2016 DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI SEKALIGUS
ARAHAN KEPADA PESERTA RAKERNIS MENGENAI HAL-HAL YANG HARUS DIPEDOMANI DAN
DILAKSANAKAN BERKAITAN DENGAN FUNGSI KEUANGAN SERTA SEBAGAI TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN RAKERNIS KEUANGAN POLRI TA. 2016 SEDANGKAN TUJUANNYA ADALAH AGAR
PARA PESERTA MEMILIKI PEMAHAMAN DAN PERSEPSI YANG SAMA TENTANG KEBIJAKAN POLRI
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM BIDANG KEUANGAN.
2. RAKERNIS
KEUANGAN DIHADIRI 92 PESERTA TERDIRI DARI KAUR/PAUR/KASI KEU, BENDAHARA SUB
SATKER, SATU ORANG STAF KAUR/PAUR/KASI KEU, BENDAHARA PENERIMAAN (BENMA) SATKER
JAJARAN POLDA NTB SERTA STAF BIDKEU POLDA NTB.
3. BEBERAPA
POKOK BAHASAN SUBSTANSI PENTING YANG MENJADI TOPIK PEMBAHASAN RAKERNIS KEUANGAN
POLDA NTB TAHUN ANGGARAN 2016 DILAPORKAN SEBAGAI BERIKUT:
A. LAPORAN
KEUANGAN POLRI SEBAGAI IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN BIDANG KEUANGAN NEGARA
DI LINGKUNGAN POLRI MENUJU CAPAIAN PENILAIAN MEMPERTAHANKAN WTP BERDASARKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH YANG MELIPUTI LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA
DAN CaLK;
B. TINDAK
LANJUT TERHADAP TEMUAN BPK
C. PERTANGGUNG
JAWABAN KEUANGAN MERUPAKAN KOMPONEN POKOK DALAM MEMPERTANGGUNG JAWABKAN
KEUANGAN DARI ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DIPA PADA 32 SATKER JAJARAN POLDA
NTB YANG DILAKSANAKAN OLEH PARA KASATKER SELAKU KPA MELALUI BENDAHARA SATKER
SEBAGAI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DALAM MELAYANI PUBLIK SECARA
TRANSPARAN, BENAR, EFEKTIF, EFISIEN DAN SESUAI PERUNTUKANNYA.
D. PENINGKATAN
SIGNIFIKAN DIPA POLDA NTB, ADANYA PENINGKATAN
ANGGARAN DIPA TERSEBUT HARUS
DIPERTANGGUNG JAWABKAN DENGAN BAIK DAN BENAR SERTA AKUNTABILITAS MELALUI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH YANG TERTUANG PADA LAPORAN KEUANGAN POLRI DAN
MEKANISME PEMBAYARANNYA MELALUI 4 KPPN SE-NTB DAN PERBANKAN PERSEPSI YANG TELAH
DITUNJUK.
E. TARGET
DAYA SERAP YANG HARUS DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2016 JANUARI-DESEMBER SESUAI
PERMENKEU NO. 158 TAHUN 2014 SEKURANG-KURANGNYA MENCAPAI 95 % YANG DIJABARKAN
DALAM PROGRAM KEGIATAN B-01 SAMPAI DENGAN B-012 HARUS TERPENUHI, HAL INI TERKAIT DENGAN PEMBERIAN REWARD AND
PUNISHMENT SERTA IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN POLRI DI LAPANGAN DALAM
MELAYANI MASYARAKAT DI DALAM MENEGAKAN HUKUM DAN MENCIPTAKAN KAMTIBMAS MELALUI
PROGRAM KEGIATAN YANG TELAH DIJABARKAN DALAM DIPA SELURUH SATKER DI POLDA NTB
F. PEMBERLAKUAN
SISTEM PENCATATAN KAS KE AKRUAL YANG DIBERLAKUKAN MULAI TAHUN 2015 YANG
SENANTIASA HARUS DI SOSIALISASIKAN DAN DITINGKATKAN IMPLEMENTASI PADA BENDAHARA
PENGELUARAN 32 SATKER DAN BENDAHARA PENERIMAAN 11 SATKER SEBAGAI PELAKSANA
TERDEPAN FUNGSI KEUANGAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI BIDANG KEUANGAN DAN PADA
TAHUN 2016 RENCANANYA DIBERLAKUKANNYA SERTIFIKASI BAGI SELURUH BENDAHARA YANG
DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PROFESIONALISME BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (SESUAI AMANAN UU NO. 1 TAHUN
2004 PASAL 10 DAN PASAL 25 PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2013). BEBERAPA
BUTIR POINTERS TERSEBUT AKAN MENJADI
POKOK BAHASAN SELAMA RAKERNIS BIDANG KEUANGAN YANG DILAKSANAKAN SELAMA 3 HARI
DARI TANGGAL 27 S.D. 29 APRIL 2016 BERTEMPAT DI RUPATAMA POLDA NTB SELANJUTNYA
NARASUMBER YANG AKAN DIHADIRKAN ANTARA LAIN:
- INTERNAL POLRI OLEH IRWASDA, KARO RENA,
KARO SARPRAS DAN KABIDKEU.
- EKSTERNAL POLRI OLEH KA KANWIL DIRJEN PERBENDAHARAAN, KEPALA KPPN MATARAM SERTA KEPALA KA KANWIL DIRJEN PAJAK NUSA TENGGARA DAN KEPALA BRI CABANG MATARAM.
- EKSTERNAL POLRI OLEH KA KANWIL DIRJEN PERBENDAHARAAN, KEPALA KPPN MATARAM SERTA KEPALA KA KANWIL DIRJEN PAJAK NUSA TENGGARA DAN KEPALA BRI CABANG MATARAM.
TERKAIT
DENGAN PELAKSANAAN TUGAS, SALAH SATU BENSATKER DI JAJARAN POLDA NTB TELAH
MEMPEROLEH PENGHARGAAN DARI KANWIL DIRJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB DENGAN
PENILAIAN DIDASARKAN ASPEK PENGUKURAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN, ASPEK
KESESUAIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN, KEPATUHAN TERHADAP REGULASI
(COMPLIANCE) DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN.
ADAPUN
VARIABEL-VARIABEL YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEBAGAI
INDIKATORNYA, YAITU:
1. PENYERAPAN
ANGGARAN;
2. PENGELOLAAN
UP;
3. PENYELESAIAN
TAGIHAN;
4. DEVIASI
HALAMAN III DIPA;
5. DATA
KONTRAK;
6. LPJ
BENDAHARA;
7. REVISI
DIPA;
8. PENGEMBALIAN/KESALAHAN
SPM;
9. RETUR
SP2D;
10. DISPENSASI
SPM;
11. DEVIASI
RENKAS/RPD HARIAN;
12. PAGU
MINUS.
YAITU
PERINGKAT KE-7 DARI 363 SATUAN KERJA DI
LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. KAMI MOHON BAPAK KAPOLDA BERKENAN UNTUK PENYERAHAN
PIAGAM PENGHARGAAN.
SAMBUTAN
KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
PEMBUKAAN
RAKERNIS BIDANG KEUANGAN POLDA NTB TA. 2016
PADA
KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI MARILAH KITA TAK HENTI-HENTINYA MEMUJI KEAGUNGAN
ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA KUASA, DENGAN
MENSYUKURI NIKMAT DAN KESEHATAN YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA KITA SEMUA SEHINGGA PADA PAGI HARI INI
DAPAT HADIR DALAM RANGKA PEMBUKAAN RAKERNIS BIDANG KEUANGAN POLDA NTB TA. 2016.
RAKERNIS
BIDANG KEUANGAN POLDA NTB TA. 2016 MENGAMBIL
TEMA ”DENGAN PROFESIONALISME JAJARAN KEUANGAN POLRI SIAP MENDUKUNG
REVOLUSI MENTAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS POLRI”. TEMA TERSEBUT MERUPAKAN
SEMANGAT PARA PENGEMBAN FUNGSI KEUANGAN GUNA MEWUJUDKAN POLRI YANG PROFESIONAL,
BERKOMPETEN, BERKARAKTER DAN PATUH HUKUM DALAM RANGKA MENDUKUNG TERCIPTANYA
INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN.
PESERTA
RAKERNIS YANG SAYA HORMATI,
BEBERAPA
HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI DALAM
PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN POLRI ANTARA LAIN
:
A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN POLRI PADA TA. 2015 MULAI DIBERLAKUKANNYA PENERAPAN AKUNTANSI DARI BERBASIS KAS MENJADI BERBASIS AKRUAL.
B. BELUM AKURATNYA PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN BARANG MENJADI PERMASALAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN POLRI TA. 2015 DAN MENJADI ATENSI DALAM PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN POLRI.
C. SELAIN ITU DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DENGAN BERTAMBAHNYA JENIS PNBP PADA POLRI YANG SEMULA 12 JENIS MENJADI 28 JENIS PNBP DIANTARANYA BERASAL DARI KEGIATAN PELATIHAN, DIKLAT, PENERBITAN KARTU DAN IJAZAH SATPAM, PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTRE SERTA JASA PENGAMANAN OBJEK VITAL (PAMOBVIT).
D. HAL LAIN YANG PERLU DAN MENJADI ATENSI PADA TA. 2016 YAITU ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH, DALAM HAL INI PRESIDEN TENTANG EFESIENSI BELANJA PEMERINTAH, UNTUK ITU KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PEMERINTAH AGAR MELAKSANAKAN EFISIENSI ANGGARAN DIPA TA. 2016.
KENAIKAN
ANGGARAN POLDA NTB HARUS DISIKAPI DENGAN ADANYA PENINGKATAN KINERJA DAN
PELAYANAN PRIMA DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUPOKSI POLRI DENGAN PENGGUNAAN
ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
OLEH
KARENA ITU PARA KASATKER SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATKERNYA MASING-MASING DENGAN
MELAKSANAKAN PENGGUNAAN ANGGARAN SECARA
OPTIMAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN TUPOKSI POLRI MELALUI PENINGKATAN KINERJA
DAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT.
SEBELUM
MENGAKHIRI SAMBUTAN SAYA PADA KESEMPATAN INI ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU SAYA
SAMPAIKAN GUNA MEMBEKALI TUGAS SAUDARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN POLRI SEBAGAI BERIKUT:
1. SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN POLA PIKIR (MIND SET) DAN BUDAYA (CULTURE SET) YANG TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN JAMAN DAN TUNTUTAN MASYARAKAT YANG MENGHENDAKI KETERBUKAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG KEUANGAN NEGARA;
2. TINGKATKAN KOORDINASI DAN SINERGITAS DENGAN SATKER DAN INSTANSI TERKAIT;
3. KASATKER SELAKU KPA AGAR MENINGKATKAN DAN BERKOORDINASI DENGAN PENGEMBAN FUNGSI KEUANGAN;
4. TINGKATKAN PROFESONALISME DALAM PELAKSANAAN TUGAS DENGAN MEMPEDOMANI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
5. KEPADA PARA PENGEMBAN FUNGSI KEUANGAN HARUS SELALU MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SECARA BERLANJUT DAN BERKESINAMBUNGAN;
PARA
PESERTA RAKERNIS SEKALIAN,
DEMIKIANLAH
SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU
MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PETUNJUK-NYA KEPADA KITA SEKALIAN DALAM MENGABDIKAN
DIRI KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.
DENGAN
MENGUCAP BISMILAAHIRROHMAANIROHIM, PADA HARI INI RABU, 27 APRIL 2016 RAKERNIS
BIDANG KEUANGAN POLDA NTB TA. 2016 SAYA
NYATAKAN DIBUKA.
SEKIAN
DAN TERIMA KASIH
WASSALAMU’ALAIKUM
WR. WBR.
MATARAM, APRIL 2016
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB
Drs. UMAR SEPTONO, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI
DOKUMENTASI
RAKERNIS
BIDANG KEUANGAN POLDA NTB
Rakernis Yang dibuka langsung oleh
Kapolda NTB dan diikuti Pejabat Utama Polda NTB , Para Kaur/Kasi Keu dan Benma
jajaran Polda NTB, Sambutan Kabidkeu Polda NTB AKBP Taharudin,S.E.,M.M.
PJU POLDA NTB
PESERTA RAKERNIS
PESERTA RAKERNIS
NARASUMBER
NARASUMBER IRWASDA POLDA NTB
NARASUMBER
NARASUMBER KPPN MATARAM
NARASUMBER DARI PERBANKAN
PESERTA RAKERNIS
PESERTA RAKERNIS
PESERTA RAKERNIS
PESERTA RAKERNIS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar