BENSATKER BRIMOB POLDA NTB: 2016

SAMBUTAN SINGKAT KABIDKEU POLDA NTB

DALAM RAKERNIS BIDANG KEUANGAN TA 2016

RAKERNIS KEUANGAN POLDA NTB KALI INI DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA TERTUANG PADA DIPA BIDKEU TA. 2016, SEKALIGUS UNTUK KONSOLIDASI DAN REPOSISI TUPOKSI KEUANGAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS POLRI SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYAN KEPADA MASYARAKAT GUNA MENCIPTAKAN SITUASI KEAMANAN YANG MANTAP DAN KONDUSIF.

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI KAMI LAPORKAN KEPADA BAPAK KAPOLDA BEBERAPA SUBSTANSI POKOK RAKERNIS BIDANG KEUANGAN TA. 2016 SEBAGAI BERIKUT:

1. RAKERNIS KEUANGAN POLDA NTB TA. 2016 DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI SEKALIGUS ARAHAN KEPADA PESERTA RAKERNIS MENGENAI HAL-HAL YANG HARUS DIPEDOMANI DAN DILAKSANAKAN BERKAITAN DENGAN FUNGSI KEUANGAN SERTA SEBAGAI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RAKERNIS KEUANGAN POLRI TA. 2016 SEDANGKAN TUJUANNYA ADALAH AGAR PARA PESERTA MEMILIKI PEMAHAMAN DAN PERSEPSI YANG SAMA TENTANG KEBIJAKAN POLRI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM BIDANG KEUANGAN.

2. RAKERNIS KEUANGAN DIHADIRI 92 PESERTA TERDIRI DARI KAUR/PAUR/KASI KEU, BENDAHARA SUB SATKER, SATU ORANG STAF KAUR/PAUR/KASI KEU, BENDAHARA PENERIMAAN (BENMA) SATKER JAJARAN POLDA NTB SERTA STAF BIDKEU POLDA NTB.

3. BEBERAPA POKOK BAHASAN SUBSTANSI PENTING YANG MENJADI TOPIK PEMBAHASAN RAKERNIS KEUANGAN POLDA NTB TAHUN ANGGARAN 2016 DILAPORKAN SEBAGAI BERIKUT:

A. LAPORAN KEUANGAN POLRI SEBAGAI IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN BIDANG KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN POLRI MENUJU CAPAIAN PENILAIAN MEMPERTAHANKAN WTP BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH YANG MELIPUTI LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA DAN CaLK;

B. TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN BPK

C. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN MERUPAKAN KOMPONEN POKOK DALAM MEMPERTANGGUNG JAWABKAN KEUANGAN DARI ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DIPA PADA 32 SATKER JAJARAN POLDA NTB YANG DILAKSANAKAN OLEH PARA KASATKER SELAKU KPA MELALUI BENDAHARA SATKER SEBAGAI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DALAM MELAYANI PUBLIK SECARA TRANSPARAN, BENAR, EFEKTIF, EFISIEN DAN SESUAI PERUNTUKANNYA.

D. PENINGKATAN SIGNIFIKAN DIPA POLDA NTB, ADANYA PENINGKATAN ANGGARAN DIPA TERSEBUT HARUS DIPERTANGGUNG JAWABKAN DENGAN BAIK DAN BENAR SERTA AKUNTABILITAS MELALUI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH YANG TERTUANG PADA LAPORAN KEUANGAN POLRI DAN MEKANISME PEMBAYARANNYA MELALUI 4 KPPN SE-NTB DAN PERBANKAN PERSEPSI YANG TELAH DITUNJUK.

E. TARGET DAYA SERAP YANG HARUS DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2016 JANUARI-DESEMBER SESUAI PERMENKEU NO. 158 TAHUN 2014 SEKURANG-KURANGNYA MENCAPAI 95 % YANG DIJABARKAN DALAM PROGRAM KEGIATAN B-01 SAMPAI DENGAN B-012 HARUS TERPENUHI, HAL INI TERKAIT DENGAN PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT SERTA IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN POLRI DI LAPANGAN DALAM MELAYANI MASYARAKAT DI DALAM MENEGAKAN HUKUM DAN MENCIPTAKAN KAMTIBMAS MELALUI PROGRAM KEGIATAN YANG TELAH DIJABARKAN DALAM DIPA SELURUH SATKER DI POLDA NTB

F. PEMBERLAKUAN SISTEM PENCATATAN KAS KE AKRUAL YANG DIBERLAKUKAN MULAI TAHUN 2015 YANG SENANTIASA HARUS DI SOSIALISASIKAN DAN DITINGKATKAN IMPLEMENTASI PADA BENDAHARA PENGELUARAN 32 SATKER DAN BENDAHARA PENERIMAAN 11 SATKER SEBAGAI PELAKSANA TERDEPAN FUNGSI KEUANGAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI BIDANG KEUANGAN DAN PADA TAHUN 2016 RENCANANYA DIBERLAKUKANNYA SERTIFIKASI BAGI SELURUH BENDAHARA YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PROFESIONALISME BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (SESUAI AMANAN UU NO. 1 TAHUN 2004 PASAL 10 DAN PASAL 25 PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2013). BEBERAPA BUTIR POINTERS TERSEBUT AKAN MENJADI POKOK BAHASAN SELAMA RAKERNIS BIDANG KEUANGAN YANG DILAKSANAKAN SELAMA 3 HARI DARI TANGGAL 27 S.D. 29 APRIL 2016 BERTEMPAT DI RUPATAMA POLDA NTB SELANJUTNYA NARASUMBER YANG AKAN DIHADIRKAN ANTARA LAIN:

- INTERNAL POLRI OLEH IRWASDA, KARO RENA, KARO SARPRAS DAN KABIDKEU.
- EKSTERNAL POLRI OLEH KA KANWIL DIRJEN PERBENDAHARAAN, KEPALA KPPN MATARAM SERTA KEPALA KA KANWIL DIRJEN PAJAK NUSA TENGGARA DAN KEPALA BRI CABANG MATARAM.

TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS, SALAH SATU BENSATKER DI JAJARAN POLDA NTB TELAH MEMPEROLEH PENGHARGAAN DARI KANWIL DIRJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB DENGAN PENILAIAN DIDASARKAN ASPEK PENGUKURAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN, ASPEK KESESUAIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN, KEPATUHAN TERHADAP REGULASI (COMPLIANCE) DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN.

ADAPUN VARIABEL-VARIABEL YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEBAGAI INDIKATORNYA, YAITU:

1. PENYERAPAN ANGGARAN;

2. PENGELOLAAN UP;

3. PENYELESAIAN TAGIHAN;

4. DEVIASI HALAMAN III DIPA;

5. DATA KONTRAK;

6. LPJ BENDAHARA;

7. REVISI DIPA;

8. PENGEMBALIAN/KESALAHAN SPM;

9. RETUR SP2D;

10. DISPENSASI SPM;

11. DEVIASI RENKAS/RPD HARIAN;

12. PAGU MINUS.

YAITU PERINGKAT KE-7 DARI 363 SATUAN KERJA DI LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. KAMI MOHON BAPAK KAPOLDA BERKENAN UNTUK PENYERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN.

SAMBUTAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

PEMBUKAAN RAKERNIS BIDANG KEUANGAN POLDA NTB TA. 2016

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI MARILAH KITA TAK HENTI-HENTINYA MEMUJI KEAGUNGAN ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA KUASA, DENGAN MENSYUKURI NIKMAT DAN KESEHATAN YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA KITA SEMUA SEHINGGA PADA PAGI HARI INI DAPAT HADIR DALAM RANGKA PEMBUKAAN RAKERNIS BIDANG KEUANGAN POLDA NTB TA. 2016.

RAKERNIS BIDANG KEUANGAN POLDA NTB TA. 2016 MENGAMBIL TEMA ”DENGAN PROFESIONALISME JAJARAN KEUANGAN POLRI SIAP MENDUKUNG REVOLUSI MENTAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS POLRI”. TEMA TERSEBUT MERUPAKAN SEMANGAT PARA PENGEMBAN FUNGSI KEUANGAN GUNA MEWUJUDKAN POLRI YANG PROFESIONAL, BERKOMPETEN, BERKARAKTER DAN PATUH HUKUM DALAM RANGKA MENDUKUNG TERCIPTANYA INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN.

PESERTA RAKERNIS YANG SAYA HORMATI,

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI DALAM PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN POLRI ANTARA LAIN :

A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN POLRI PADA TA. 2015 MULAI DIBERLAKUKANNYA PENERAPAN AKUNTANSI DARI BERBASIS KAS MENJADI BERBASIS AKRUAL.
B. BELUM AKURATNYA PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN BARANG MENJADI PERMASALAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN POLRI TA. 2015 DAN MENJADI ATENSI DALAM PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN POLRI.
C. SELAIN ITU DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DENGAN BERTAMBAHNYA JENIS PNBP PADA POLRI YANG SEMULA 12 JENIS MENJADI 28 JENIS PNBP DIANTARANYA BERASAL DARI KEGIATAN PELATIHAN, DIKLAT, PENERBITAN KARTU DAN IJAZAH SATPAM, PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTRE SERTA JASA PENGAMANAN OBJEK VITAL (PAMOBVIT).
D. HAL LAIN YANG PERLU DAN MENJADI ATENSI PADA TA. 2016 YAITU ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH, DALAM HAL INI PRESIDEN TENTANG EFESIENSI BELANJA PEMERINTAH, UNTUK ITU KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PEMERINTAH AGAR MELAKSANAKAN EFISIENSI ANGGARAN DIPA TA. 2016.

KENAIKAN ANGGARAN POLDA NTB HARUS DISIKAPI DENGAN ADANYA PENINGKATAN KINERJA DAN PELAYANAN PRIMA DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUPOKSI POLRI DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

OLEH KARENA ITU PARA KASATKER SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATKERNYA MASING-MASING DENGAN MELAKSANAKAN PENGGUNAAN ANGGARAN SECARA OPTIMAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN TUPOKSI POLRI MELALUI PENINGKATAN KINERJA DAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT.

SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN SAYA PADA KESEMPATAN INI ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU SAYA SAMPAIKAN GUNA MEMBEKALI TUGAS SAUDARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN POLRI SEBAGAI BERIKUT:

1. SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN POLA PIKIR (MIND SET) DAN BUDAYA (CULTURE SET) YANG TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN JAMAN DAN TUNTUTAN MASYARAKAT YANG MENGHENDAKI KETERBUKAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG KEUANGAN NEGARA;
2. TINGKATKAN KOORDINASI DAN SINERGITAS DENGAN SATKER DAN INSTANSI TERKAIT;
3. KASATKER SELAKU KPA AGAR MENINGKATKAN DAN BERKOORDINASI DENGAN PENGEMBAN FUNGSI KEUANGAN;
4. TINGKATKAN PROFESONALISME DALAM PELAKSANAAN TUGAS DENGAN MEMPEDOMANI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
5. KEPADA PARA PENGEMBAN FUNGSI KEUANGAN HARUS SELALU MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SECARA BERLANJUT DAN BERKESINAMBUNGAN;

PARA PESERTA RAKERNIS SEKALIAN,

DEMIKIANLAH SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PETUNJUK-NYA KEPADA KITA SEKALIAN DALAM MENGABDIKAN DIRI KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.

DENGAN MENGUCAP BISMILAAHIRROHMAANIROHIM, PADA HARI INI RABU, 27 APRIL 2016 RAKERNIS BIDANG KEUANGAN POLDA NTB TA. 2016 SAYA NYATAKAN DIBUKA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

WASSALAMU’ALAIKUM WR. WBR.

MATARAM, APRIL 2016

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB

Drs. UMAR SEPTONO, S.H., M.H.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

DOKUMENTASI

RAKERNIS BIDANG KEUANGAN POLDA NTB

Rakernis Yang dibuka langsung oleh Kapolda NTB dan diikuti Pejabat Utama Polda NTB , Para Kaur/Kasi Keu dan Benma jajaran Polda NTB, Sambutan Kabidkeu Polda NTB AKBP Taharudin,S.E.,M.M.